Misi Cak Imin Bangun 40 Kota Baru Se-level Jakarta Realistis? Ini Kata Pengamat
Calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan membangun 40 desa baru di DKI Jakarta. Bisakah ini dilakukan? Saat debat calon presiden kedua Pemilu 2024 di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (22/12), pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut akan membangun 40 kota baru setingkat DKI Jakarta. Tujuannya untuk mendukung masyarakat, 70% di antaranya berharap untuk tinggal di daerah pedesaan pada tahun 2045.
Ia mengatakan, pembangunan perkotaan yang tepat dapat menjadi cara untuk mendapatkan sumber daya yang cukup dan mencegah kelebihan penduduk di perkotaan. “Kami bertekad pemerintah berikutnya akan membangun setidaknya 40 kota baru setingkat Jakarta, yang mampu menampung masyarakat, menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai,” ujarnya, Jumat, saat Debat Cawapres. 22/12/2023).
“Dan kemampuan menjaga lingkungan yang kondusif bagi kesehatan, termasuk kehidupan yang membahagiakan semua orang, yang rumahnya tidak jauh dari tempat kerja, yang bisa dijangkau akses pendidikannya,” tegasnya. Bisakah 40 kota baru dibangun di DKI Jakarta?
Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, gagasan ini perlu dipertimbangkan kembali, apakah ingin memulai kota baru sepenuhnya dari awal atau meningkatkan kualitas kota yang sudah ada. Ia percaya bahwa meningkatkan kualitas kota yang sudah ada akan lebih masuk akal dibandingkan membangun kota baru.
Ia juga mengatakan, calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai 40 kota yang akan dikembangkan, jumlah kota yang akan dikembangkan setiap tahunnya, dan jumlah kebutuhan untuk pengembangan kota-kota tersebut. . . "Kajiannya sudah matang makanya penting. Nah, dari kemarin saya lihat belum matang, masih jauh dari bisa diterapkan kalau ada dua cara yang memilih 1 menjadi (Presiden dan CEO)," dia dikatakan. detikcom, Sabtu (23/12/2023). Nirwono mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana mengembangkan 10 kota seperti Jakarta. Namun pada praktiknya, sejauh ini belum terlihat hasilnya. Kota-kota tersebut adalah Jabodetabek, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, Semarang dan Kendal, Surabaya dan Sidoarjo, Denpasar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Palembang dan sekitarnya, Banjarmasin dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, serta Manado dan sekitarnya.
Dari sepuluh kota tersebut, menurutnya, yang mengalami kemajuan hanya wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, menurutnya, membangun kota baru setingkat Jakarta sangat sulit jika selesai hanya dalam waktu 5 tahun.
“Hal ini menunjukkan rencana 40 kota baru masih dalam tahap perencanaan, sehingga belum ada harapan rencana tersebut akan segera terealisasi. Mengapa? “Kita juga dibatasi lima tahun pemerintahan. Dalam lima tahun pemerintahan, biasanya tahun pertama diperuntukkan untuk memperjelas atau memperdalam rencana, kemudian tahun kedua, ketiga, dan ketiga. Empat tahun pelaksanaan undang-undang, tahun kelima. Biasanya persiapan untuk pemerintahan atau pemilu berikutnya,” jelasnya. Ia menyarankan, dari sudut pandang ini, sebaiknya pembangunan kota dilakukan secara bertahap. Misalnya dari kota kecil ke kota besar, dari kota besar ke kota besar, maka kota besar menjadi kota besar. “Kalau menurut saya sebaiknya dikaji dan dilihat dengan jelas bagaimana pelaksanaannya 5 tahun ke depan dan yang penting uangnya bagaimana, tidak hanya APBN-APBD saja, harus ada uang lain-lainnya. yang menjamin akan ada investor yang akan membangun negara,” jelasnya.
Selain itu, Jakarta sendiri membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadi kota urban seperti sekarang. Oleh karena itu, menurutnya, tidak mudah untuk mencapai Jakarta dalam waktu singkat.
Dijelaskannya, “Logisnya kalau peningkatan ini lebih besar, dari kota kecil ke kota menengah, dari kota ke kota besar, dari desa besar ke kota,” jelasnya. Senada dengan itu, Yayat Supriyatna, pengamat kota Universitas Trisakti, mengatakan membangun sebuah kota membutuhkan waktu yang lama, sekitar 20 hingga 30 tahun, apalagi jika seseorang ingin membangun kota setingkat Jakarta. Menurutnya, jika suatu negara ingin memulai di level yang sama dengan Jakarta, setidaknya harus di Jakarta.
Misalnya saja kota-kota di sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tanggerang, Bogor, itu semua kota perkotaan kalau dilihat dari jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Pertanyaannya apakah Bekasi, Tanggerang, Depok, Bogor berstatus Jakarta? Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang besar dan Jakarta merupakan kota “sumber” yang mempunyai banyak uang. Anggaran Jakarta besar, sementara anggaran pembangunan kota sekitarnya sulit ditemukan, APBD bisa mencapai Rp 10 triliun, katanya kepada Detikcom. Selain itu, tidak ada kota yang memiliki layanan yang sama dengan Jakarta, yang memiliki layanan keuangan, bisnis dan jasa, pemerintahan, layanan pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Banyak negara hanya memiliki layanan pemerintah atau menyediakan barang dan jasa. Oleh karena itu, menurutnya, akan lebih baik jika kota-kota tersebut ditransformasikan menjadi kota hidup berdasarkan karakteristik kota masing-masing.
“Ini lebih baik daripada menetapkan tujuan yang kuat, karena setiap negara perlu membangun sisinya terlebih dahulu. “Alangkah baiknya negara mana pun menggunakan prinsip kota yang baik, kota yang berupaya meningkatkan taraf hidup warganya dengan menerapkan KPI (indikator kinerja) yang terukur dan memiliki kualitas yang penting dalam mendukung warganya,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan perkotaan akan lebih baik jika didasari oleh keunggulan-keunggulan yang berbeda-beda, misalnya Kota Bandung disulap menjadi pusat perekonomian atau kawasan Yogyakarta yang unik menjadi kota wisata internasional dan kota pembelajaran. atau Makassar dirancang sebagai pusat pembelajaran Indonesia bagian timur. “Jadi pembangunan 40 kota itu akan jelas mau dibangun apa. Kota-kota ini tidak bisa direkonsiliasi karena karakteristik masyarakatnya berbeda-beda, karakteristik pekerjaannya masyarakatnya juga berbeda-beda,” ujarnya.
Calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan membangun 40 desa baru di DKI Jakarta. Bisakah ini dilakukan? Saat debat calon presiden kedua Pemilu 2024 di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (22/12), pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut akan membangun 40 kota baru setingkat DKI Jakarta. Tujuannya untuk mendukung masyarakat, 70% di antaranya berharap untuk tinggal di daerah pedesaan pada tahun 2045.
Ia mengatakan, pembangunan perkotaan yang tepat dapat menjadi cara untuk mendapatkan sumber daya yang cukup dan mencegah kelebihan penduduk di perkotaan. “Kami bertekad pemerintah berikutnya akan membangun setidaknya 40 kota baru setingkat Jakarta, yang mampu menampung masyarakat, menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai,” ujarnya, Jumat, saat Debat Cawapres. 22/12/2023).
“Dan kemampuan menjaga lingkungan yang kondusif bagi kesehatan, termasuk kehidupan yang membahagiakan semua orang, yang rumahnya tidak jauh dari tempat kerja, yang bisa dijangkau akses pendidikannya,” tegasnya. Bisakah 40 kota baru dibangun di DKI Jakarta?
Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, gagasan ini perlu dipertimbangkan kembali, apakah ingin memulai kota baru sepenuhnya dari awal atau meningkatkan kualitas kota yang sudah ada. Ia percaya bahwa meningkatkan kualitas kota yang sudah ada akan lebih masuk akal dibandingkan membangun kota baru.
Ia juga mengatakan, calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai 40 kota yang akan dikembangkan, jumlah kota yang akan dikembangkan setiap tahunnya, dan jumlah kebutuhan untuk pengembangan kota-kota tersebut. . . "Kajiannya sudah matang makanya penting. Nah, dari kemarin saya lihat belum matang, masih jauh dari bisa diterapkan kalau ada dua cara yang memilih 1 menjadi (Presiden dan CEO)," dia dikatakan. detikcom, Sabtu (23/12/2023). Nirwono mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana mengembangkan 10 kota seperti Jakarta. Namun pada praktiknya, sejauh ini belum terlihat hasilnya. Kota-kota tersebut adalah Jabodetabek, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, Semarang dan Kendal, Surabaya dan Sidoarjo, Denpasar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Palembang dan sekitarnya, Banjarmasin dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, serta Manado dan sekitarnya.
Dari sepuluh kota tersebut, menurutnya, yang mengalami kemajuan hanya wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, menurutnya, membangun kota baru setingkat Jakarta sangat sulit jika selesai hanya dalam waktu 5 tahun.
“Hal ini menunjukkan rencana 40 kota baru masih dalam tahap perencanaan, sehingga belum ada harapan rencana tersebut akan segera terealisasi. Mengapa? “Kita juga dibatasi lima tahun pemerintahan. Dalam lima tahun pemerintahan, biasanya tahun pertama diperuntukkan untuk memperjelas atau memperdalam rencana, kemudian tahun kedua, ketiga, dan ketiga. Empat tahun pelaksanaan undang-undang, tahun kelima. Biasanya persiapan untuk pemerintahan atau pemilu berikutnya,” jelasnya. Ia menyarankan, dari sudut pandang ini, sebaiknya pembangunan kota dilakukan secara bertahap. Misalnya dari kota kecil ke kota besar, dari kota besar ke kota besar, maka kota besar menjadi kota besar. “Kalau menurut saya sebaiknya dikaji dan dilihat dengan jelas bagaimana pelaksanaannya 5 tahun ke depan dan yang penting uangnya bagaimana, tidak hanya APBN-APBD saja, harus ada uang lain-lainnya. yang menjamin akan ada investor yang akan membangun negara,” jelasnya.
Selain itu, Jakarta sendiri membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadi kota urban seperti sekarang. Oleh karena itu, menurutnya, tidak mudah untuk mencapai Jakarta dalam waktu singkat.
Dijelaskannya, “Logisnya kalau peningkatan ini lebih besar, dari kota kecil ke kota menengah, dari kota ke kota besar, dari desa besar ke kota,” jelasnya. Senada dengan itu, Yayat Supriyatna, pengamat kota Universitas Trisakti, mengatakan membangun sebuah kota membutuhkan waktu yang lama, sekitar 20 hingga 30 tahun, apalagi jika seseorang ingin membangun kota setingkat Jakarta. Menurutnya, jika suatu negara ingin memulai di level yang sama dengan Jakarta, setidaknya harus di Jakarta.
Misalnya saja kota-kota di sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tanggerang, Bogor, itu semua kota perkotaan kalau dilihat dari jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Pertanyaannya apakah Bekasi, Tanggerang, Depok, Bogor berstatus Jakarta? Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang besar dan Jakarta merupakan kota “sumber” yang mempunyai banyak uang. Anggaran Jakarta besar, sementara anggaran pembangunan kota sekitarnya sulit ditemukan, APBD bisa mencapai Rp 10 triliun, katanya kepada Detikcom. Selain itu, tidak ada kota yang memiliki layanan yang sama dengan Jakarta, yang memiliki layanan keuangan, bisnis dan jasa, pemerintahan, layanan pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Banyak negara hanya memiliki layanan pemerintah atau menyediakan barang dan jasa. Oleh karena itu, menurutnya, akan lebih baik jika kota-kota tersebut ditransformasikan menjadi kota hidup berdasarkan karakteristik kota masing-masing.
“Ini lebih baik daripada menetapkan tujuan yang kuat, karena setiap negara perlu membangun sisinya terlebih dahulu. “Alangkah baiknya negara mana pun menggunakan prinsip kota yang baik, kota yang berupaya meningkatkan taraf hidup warganya dengan menerapkan KPI (indikator kinerja) yang terukur dan memiliki kualitas yang penting dalam mendukung warganya,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan perkotaan akan lebih baik jika didasari oleh keunggulan-keunggulan yang berbeda-beda, misalnya Kota Bandung disulap menjadi pusat perekonomian atau kawasan Yogyakarta yang unik menjadi kota wisata internasional dan kota pembelajaran. atau Makassar dirancang sebagai pusat pembelajaran Indonesia bagian timur. “Jadi pembangunan 40 kota itu akan jelas mau dibangun apa. Kota-kota ini tidak bisa direkonsiliasi karena karakteristik masyarakatnya berbeda-beda, karakteristik pekerjaannya masyarakatnya juga berbeda-beda,” ujarnya.
No comments: